BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Indonesia
merupakan suatu negara yang sebenarnya adalah negara yang kaya, yang memiliki
potensi yang baik untuk maju. Namun sayangnya banyak sekali hambatan-hambatan
yang menghalangi kemajuan tersebut. Salah satunya adalah faktor keuangan
diIndonesia, yang sampai saat ini menjadi masalah yang dianggap cukup pelik. Dengan
semakin berkembangnya suatu kegiatan perekonomian atau perkembangan suatu
kegiatan usaha dari suatu perusahaan, maka akan dirasakan perlu adanya
sumber-sumber untuk penyediaan dana guna membiayai kegiatan usaha yang semakin
berkembang tersebut. Oleh karena itu hubungan antara pertumbuhan suatu kegiatan
perekonomian ataupun pertumbuhan dengan suatu kegiatan usaha dari perusahaan
dengan eksistensi perkreditan mempunyai koefisien korelasi yang sangat erat. Dalam
suatu kegiatan UKM (Usaha Kecil Menengah) dari perusahaan membutuhkan modal
untuk terus menjalankan suatu usahanya dan UKM bukanlah apa-apa jika tanpa
modal/dana. Untuk itu diperlukan lembaga yang bersedia memberikan suntikan modal
bagi seluruh UKM agar dapat maju dan bertahan. Salah satu lembaga yang
bersediameminjamkan modal kepada UKM adalah Bank Perkereditan Rakyat.
Melalui
makalah ini penulis akan menjelaskan bagaimana peran BPR bagi pertumbuhan
ekonomi di indonesia. Semoga melalui makalah ini dapat memberikan manfaat bagi
kita semua.
B.
Rumusan Masalah
1.
Apa pengertian dari Bank Perkreditan Rakyat itu?
2.
Bagaimana peran BPR bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia?
3.
Apa kendala yang dihadapi BPR dalam pembiayaan UMK?
4.
Apa prospek ke depan dalam rangka pembiayaan UMK?
BAB II
PEMBAHASAN
A.
Pengertian Bank
Perkreditan Rakyat
Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang
melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip
syari’ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran.[1]
Bank Perkreditan Rakyat adalah bank penunjang
yang memiliki keterbatasan wilayah operasional dan dana yang dimiliki dengan
layanan yang terbatas pula seperti memberikan kredit pinjaman dengan jumlah
yang terbatas, menerima simpanan masyarakat umum, menyediakan pembiayaan dengan
prinsip bagi hasil, penempatan dana dalam Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito
berjangka, sertifikat atau surat berharga, tabungan, dan lain sebagainya.
B.
Peranan Bank
Perkreditan Rakyat
1.
Peranan Bank
Perkreditan Rakyat Dalam Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia
Pengertian atau definisi bank menurut
Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah :
“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan,
dan menyalurkannya ke dalam masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup
rakyat banyak”. Sehubungan dengan definisi bank tersebut bank menduduki posisi
yang strategis di dalam perekonomian nasional karena :
1) Bank
berperan dalam pembangunan nasional
2) Bank
berperan dalam pembagian pendapatan masyarakat.
·
Peranan bank
dalam pembangunan nasional yakni, kegiatan bank dalam menghimpun atau
memobilisasi dana yang menganggur dari masyarakat dan perusahaan-perusahaan
kemudian disalurkan ke dalam usaha-usaha yang produktif untuk berbagai sektor
ekonomi seperti pertanian, pertambangan, perindustrian, pengangkutan,
perdagangan dan jasa-jasa lainnya akan meningkatkan pendapatan nasional dan
pendapatan masyarakat. Demikian pula akan membuka dan memperluas lapangan atau
kesempatan kerja. Sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang menganggur di dalam
masyarakat. Kegiatan dalam pemberian jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan
peredaran uang dapat membantu memperbesar dan memperlancar arus barang-barang dan
jasa-jasa dalam masyarakat.
·
Peranan bank
dalam pembagian pendapatan masyarakat yakni, dalam kebijakan pemberian kredit
bank mempunyai peranan yang sangat penting karena turut menentukan pembagian
pendapatan masyarakat.
Kredit merupakan sarana yang ampuh
bagi mereka yang memperolehnya, sebab dengan memperoleh kredit seseorang dapat
menguasai faktor-faktor produksi untuk kegiatan usahanya. Sehubungan dengan itu
melalui sistem perbankan yang kita miliki dan kebijakan perkreditan yang tepat
bank dapat melaksanakan fungsinya dalam membantu pemerintah untuk memeratakan
kesempatan berusaha dan pendapatan di dalam masyarakat. Dengan demikian kita
dapat turut mewujudkan masyarakat yang kita cita-citakan, yaitu masyarakat yang
adil dan makmur.[2]
2.
Peran Bank Perkereditan
Rakyat (Bank khusus untuk melayani usaha kecil)
Sebagian besar masyarakat
Indonesia yang tidak bekerja pada sektor pemerintahan/perkantoran banyak yang
bekerja secara mandiri dengan mendirikan suatu usaha kecil / rumah tangga yang
dewasa ini sering kita dengar istilah UMKM . Sehingga perlu untuk memberdayakan
UMKM tersebut.
Adapun secara umum tujuan
pemberdayaan UMKM adalah
a)
Memberikan kontribusi bagi pembentukan PDB;
b)
Menyediakan kesempatan kerja atau
mengurangi pengangguran,
c)
Meningkatkan ekspor untuk meningkatkan devisa negara,
d)
Pemerataan pendapatan; dan
e)
Memperkuat struktur ekonomi.
Pemberdayaan diarahkan kepada usaha
mikro/UMKM bertujuan untuk :
a)
Memperkuat permodalan UMKM;
b) Pemberdayaan usaha mikro;
c)
Memperluas kesempatan kerja dan
d)
mengurangi kemiskinan.
Banyak kendala yang
ditemui dalam usaha pengembangan UMKM tersebut, salah satunya
adalah permodalan dimana hal tersebut dapat diatasi dengan bantuan
Lembaga Keuangan Mikro (LKM) antara lain yakni dengan keberadaan Bank
Perkreditan Rakyat (BPR). Sangat diperlukan kerjasama Bank Perkreditan
Rakyat dalam mendukung Pemberdayaan
UMKM
karena UMKM sangat membutuhkan modal.
Lembaga Keuangan Mikro
(LKM atau microfinance) keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat
sekitarnya, terutama pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan
rendah, yang relatif tidak terjangkau oleh lembaga keuangan formal. Selain itu,
Lembaga Keuangan Mikro (LKM) tidak hanya memberikan pelayanan jasa keuangan,
namun juga berfungsi sebagai alat pembangunan bagi pengembangan masyarakat
pedesaan.
Keterbatasan atau jumlah
UMKM yang belum terlayani oleh bank hendaknya diisi oleh BPR sebagai salah satu
bentuk dari LKM yang ada disemua kecamatan agar koperasi dan UMKM mampu
berusaha.
Selain kebutuhan modal perlu
juga dipikirkan faktor-faktor yang mendukung seperti iklim usaha
(jejaring usaha dan factor lain yang mendukung). Untuk mewujukan pemberdayaan ini perlu diketahui :
a)
jumlah Koperasi
dan UMKM diseluruh kecamatan dan
b)
jumlah
kebutuhan kreditnya.
Alasan diperlukannya kerjasama Bank Perkreditan
Rakyat untuk mendukung Pemberdayaan UMKM adalah:
a)
Karena masih banyak UMKM belum akses dengan permodalan.
b)
Jumlahnya yang sangat besar. Jika pengusaha UMKM tidak diberdayakan
menyebabkan kemiskinan makin besar dan menjadi beban seluruh bangsa
c)
Jika
diberdayakan secara tepat akan menjadi usaha kecil yang kemudian berkembang
menjadi usaha menengah atau usaha besar yang diharapkan dapat menampung pekerja
sehingga menurunkan tingkat pengangguran dan mengangkat kesejahteraan
masyarakat
d)
Menurut hasil
penelitian (Syukur, 2002) umumnya usaha mikro yang mendapat pelayanan keuangan
pendapatannya meningkat perbulan rata-rata 87,34% dan alasan.
e)
aktor pendanaan
menjadi daya dorong bagi usaha mikro untuk naik kelas menjadi usaha menengah
dan usaha mikro ini mempunyai potensi untuk dikembangkan secara cepat.
Selain keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan
permodalan, UMKM juga masih memiliki keterbatasan dalam pemasaran, kompetensi
berusaha yang masih lemah dan kurang memiliki jejaring usaha baik antar UMKM
dan pengusaha besar untuk mengembangkan usahanya. Perkembangan usaha sangat
terkait dengan faktor lain yang sangat mempengaruhi. Faktor ini juga menjadi
faktor penentu untuk berkembangnya suatu usaha.
Jika hanya faktor modal yang diatasi sedangkan faktor lain ditinggalkan maka
modal tersebut akan kurang bermanfaat bagi UMKM. Oleh sebab itu disamping
kerjasama untuk memenuhi permodalan, faktor yang telah disebut diatas juga
harus digarap secara utuh.[3]
·
Contoh Peran
BPR di wilayah Indonesia:
A.
Di Sumatera
Utara
Sejauh ini, BPR di Sumut telah berperan
dalam menjalankan fungsi intermediasi dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari
peningkatan jumlah dana, yang dapat dihimpun dan disalurkan lebih jauh peran
ini juga dapat terlihat dari meningkatnya jumlah nasabah yang dilayani BPR
serta adanya peningkatan prestasi UMK yang menjadi nasabah BPR. [4]
B.
Di
Karimun
Peran Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Karimun
Sejauh ini terlihat masih kurang maksimal.
Anggota Komisi B DPRD Karimun, Ady
Hermawan, kepada Tanjungpinang Pos di kantornya,Senin (14/5) mengatakan, ada
baiknya dana reboisasi yang diberikan oleh perusahaan pertambangan pada
pemerintah disimpan di BPR Karimun untuk dapat dikembangkan. Sebab, dengan ada
dana, akan bisa membantu masyarakat yang membutuhkan pinjaman. Menurut Ady
Hermawan, pembentukan BPR Karimun berdasarkan Perda No 22 tahun 2002 dan
perubahan pada Perda No 06 Tahun 2009 tentang BPR Karimun ditegaskan modal awal
Rp5 miliar. Namun, yang sudah disetorkan ke BPR Karimun baru sekitar Rp2,4
miliar dan Rp100 juta rupiah dana dari Bank Riau Kepri. Sehingga, totalnya
semua modal Rp 2,5 miliar.
“BPR Karimun didirikan dapat melaksanakan penghimpunan dana dari masyarakat, baik dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan bentuk lainnya. Kemudian, menjalankan kredit memberikan pinjaman dana pada pihak lain, membeli lelang dengan agunan dan dana sertifikat Bank Indonesia,” terang Ady Hermawan.Tentu, akan sayang sekali, kalau BPR Karimun tidak dikembangkan oleh pemerintah selaku pemilik saham terbesar. Padahal BPR swasta di Karimun dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan. Saat ini persaingan dengan BPR swasta semakin meningkat, yang harusnya membawa peningkatan pertumbuhan ekonomi.[5]
“BPR Karimun didirikan dapat melaksanakan penghimpunan dana dari masyarakat, baik dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan bentuk lainnya. Kemudian, menjalankan kredit memberikan pinjaman dana pada pihak lain, membeli lelang dengan agunan dan dana sertifikat Bank Indonesia,” terang Ady Hermawan.Tentu, akan sayang sekali, kalau BPR Karimun tidak dikembangkan oleh pemerintah selaku pemilik saham terbesar. Padahal BPR swasta di Karimun dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan. Saat ini persaingan dengan BPR swasta semakin meningkat, yang harusnya membawa peningkatan pertumbuhan ekonomi.[5]
C.
Kendala Yang
Dihadapi BPR Dalam Perkreditan UMK
Walaupun terlihat adanya peran yang
sudah dimainkan oleh BPR di dalam pembiayaan UMK, akan tetapi beberapa kendala
masih dijumpai. Jika diperhatikan kendala tersebut dapat dikelompokkan menjadi
dua kelompok berdasarkan sumbernya, yaitu: Bersumber dari internal BPR dan
Eksternal BPR.
·
Secara internal
kendala yang dihadapi oleh BPRantara lain:
pertama adalah tingkat
bunga kredit yang dianggap terlalu tinggi. Tingginya tingkat bunga ini
disebabkan oleh kombinasi cost of fund, risk premiun dan biaya operasional BPR
yang tinggi.
Kedua informasi
keberadaan BPR yang belum optimal dan belum banyak diketahui oleh UMK disekitar
wilayah operasi BPR. Akibatnya, nasabah potensial tidak bisa dilayani dengan
baik. Hal ini berkaitan dengan metode promosi yang dilakukan oleh BPR belum
sesuai dengan karakteristik nasabah potensial.
Ketiga, faktor
kecukupan modal masih menjadi kendala dalam rangka pembiayaan UMK. Peningkatan
jumlah modal BPR akan berpengaruh kepada kemampuannya dalam menyalurkan kredit
dalam jumlah yang lebih besar. Hal yang lebih penting adalah adanya peraturan
Bank Indonesia tentang persyaratan modal minimum yang harus dipenuhi oleh BPR.
Beberapa alternatif yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini
diantaranya adalah merger dengan BPR lain, penjualan saham baru dan melakukan
pinjaman kepada pihak lain.
Keempat, faktor
kualitas sumber daya manusia yang masih rendah khususnya di daerah-daerah yang
masih berkembang dimana sebagian besar kualifikasinya adalah tamatan SLTA
sehingga membatasi kemampuan BPR didalam melakukan operasional seperti
menganalisis dan mengawasi kredit serta dalam memberikan pelayanan dan
pengembangan produk baru.
·
Secara
eksternal peran BPR dalam pembiayaan BPR menghadapi beberapa kendala berikut
ini:
Pertama, kondisi
perekonomian yang dianggap dapat mengurangi kemampuan BPR dalam meningkatkan
penyaluran kredit kepada UMK.
Kedua, munculnya
pandangan bahwa BPR menghadapi persaingan dari berbagai dimensi diantaranya
produk yang ditawarkan, tingkat bunga, mutu pelayanan. Persaingan ini tidak
hanya dari BPR yang lain tetapi juga dari lembaga keuangan baik bank maupun non
bank.
D.
Prospek BPR Ke
Depan Dalam Rangka Pekreditan UMK
Adanya
lembaga keuangan lokal (local financial institutions) merupakan salah satu
faktor penting untuk mendukung percepatan pengembangan UMK di daerah. Lembaga
keuangan lokal yang telah banyak berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi
daerah selama ini adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Prospek BPR dalam
Pembiayaan UMK Lembaga Keuangan Mikro memiliki keterkaitan yang erat dengan
perkembangan usaha mikro. Berkaitan dengan hal itu, prospek BPR pada masa yang
akan datang berhubungan erat dengan tingkat perkembangan dan pertumbuhan UMK
dimasa datang. UMK dimasa datang dipercaya akan mempunyai perkembangan yang
semakin meningkat. Hal ini sudah terbukti dengan daya tahan yang ditunjukkannya
pada masa krisis ekonomi. UMK juga mempunyai peluang untuk berkembang karena
didukung oleh kebijakan pemerintah baik nasional maupun daerah melalui berbagai
kebijakan, program dan aktivitas. Sejalan dengan tekad pemerintah untuk mengentaskan
kemiskinan, maka salah satu alternatif adalah melalui pengembangan UMK. Adanya
pendidikan kewirausahaan pada berbagai level pendidikan dan perilaku sosial
yang mempunyai bakat berusaha yang tinggi, maka diharapkan perkembangan UMK
akan lebih pesat. Hal ini tentunya akan berakibat kepada peningkatan kebutuhan
modal usaha akan menjadi potensi bagi BPR untuk meningkatkan aktivitas
pembiayaannya. Saat ini jangkuan pelayanan BPR masih terbatas pada sekelompok
nasabah atau sekitar 18 persen dari seluruh UMK di Sumatera Barat. Hal ini
merupakan peluang bagi UMK untuk meningkatkan pelayanan melalui perluasan
jangkauan kepada nasabah potensial. Berdasarkan analisis tentang peran BPR dalam
pembiayaan UMK di Sumatera Barat, terlihat bahwa BPR telah berperan menjalankan
fungsi intermediari-nya. Namun demikian kedepan BPR memiliki prospek yang cukup
baik untuk pembiayaan UMK, tetapi dengan terlebih dahulu mengatasi kendala dan
hambatan baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar BPR, seperti tingginya
tingkat bunga, kurangnya sosialisasi, terbatasnya modal dan kualitas SDM yang
masih rendah.
BAB III
PENUTUP
KESIMPULAN
Bank
Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional atau berdasarkan prinsip syari’ah yang dalam kegiatannya tidak
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank juga mempunyai peranan
penting bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia antara lain: Bank berperan dalam
pembangunan nasional dan Bank berperan dalam pembagian pendapatan masyarakat.
Bank Perkereditan Rakyat juga berperan khusus untuk melayani usaha kecil salah
satunya dengan memberikan permodalan sebagai penunjangnya. Sebagai contoh peran
BPR di wilayah Sumatera Utara yang telah berperan dalam
menjalankan fungsi intermediasi dengan cukup baik dan di
Karimun Peran Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Karimun Sejauh ini terlihat masih kurang maksimal hal ini dapat dilihat dari
kurang dikembangkannya dari pemerintah selaku pemegang saham terbesar baik
dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan bentuk lainnya. Namun
terkadang dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan
BPR banyak mempunyai kendala- kendala baik bersumber dari internal BPR maupun
eksternal BPR. Prospek BPR untuk perkreditan UMK dimasa datang masih sangat
besar. Hal ini sejalan dengan prediksi yang menunjukkan terus berkembangnya UMK
dimasa datang. Hal ini seiring dengan peran UMK sebagai tulang punggung
perekonomian yang bisa diandalkan, sehingga pemerintah pusat dan daerah.
memiliki kepentingan untuk terus mendorong pertumbuhan UMK untuk dapat
memberikan kontribusi maksimum terhadap perekonomian.
DAFTAR PUSTAKA
-
Kasmir, Bank
dan Lembaga Keuangan Lain, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada Jakarta,2002.
-
Karlina
Pratiwi, Peran Bank Perkereditan Rakyat,
http://budikolonjono.blogspot.com/2011/12/makalah-bank-dan-lembaga-keuangan.html,
diakses tanggal 29 Mei 2012 jam 13.00
-
Setia, Peranan Bank Perkreditan Rakyat dalam Meningkatkan Pertumbuhan di Indonesia, http://w-setia.blogspot.com/2010/10/peranan-bpr-dalam-meningkatkan.html,
diakses tanggal 29 Mei 2012 jam 13.05
-
Peran perbankan
dalam perekonomian di indonesia, http://www.slideshare.net/amirawulandari/peran-perbankan-dalam-perekonomian-di-indonesia,
diakses tanggal 22Mei 2012 jam 12.30
-
Gunawan, BPR, Permasalahan dan
Perkembangannya ,
http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=peran%20bpr%20dalam%20meningkatkan%20pertumbuhan%20si%20indonesia&source=web&cd=8&ved=0CF8QFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.medanbisnisdaily.com%2Fnews%2Fread%2F2010%2F09%2F20%2F662%2Fbpr_permasalahan_dan_perkembangannya%2F&ei=4bPFT-fCC8S8rAf145zNBQ&usg=AFQjCNGn2Yfo76cPpXE7FE-Nbj5JAB-Csw&cad=rja,
diakses tanggal 29 Mei 2012 jam 13.10
-
Dana Reboisasi
Harusnya Disimpan di BPR Karimun, http://tanjungpinangpos.co.id/2012/05/dana-reboisasi-harusnya-disimpan-di-bpr-karimun/, diakses tanggal 29 Mei 2012 jam 13.10
[2] Setia, Peranan Bank Perkreditan
Rakyat dalam
Meningkatkan Pertumbuhan di Indonesia,
http://w-setia.blogspot.com/2010/10/peranan-bpr-dalam-meningkatkan.html,
diakses tanggal 29 Mei 2012 jam
13.05
[3] Karlina
Pratiwi, Peran Bank Perkereditan Rakyat,
http://budikolonjono.blogspot.com/2011/12/makalah-bank-dan-lembaga-keuangan.html,
diakses tanggal 29 Mei 2012 jam 13.00
[4] Gunawan, BPR, Permasalahan dan
Perkembangannya , http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=peran%20bpr%20dalam%20meningkatkan%20pertumbuhan%20si%20indonesia&source=web&cd=8&ved=0CF8QFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.medanbisnisdaily.com%2Fnews%2Fread%2F2010%2F09%2F20%2F662%2Fbpr_permasalahan_dan_perkembangannya%2F&ei=4bPFT-fCC8S8rAf145zNBQ&usg=AFQjCNGn2Yfo76cPpXE7FE-Nbj5JAB-Csw&cad=rja,
diakses tanggal 29 Mei 2012 jam 13.10
[5] Dana Reboisasi Harusnya Disimpan di BPR Karimun, http://tanjungpinangpos.co.id/2012/05/dana-reboisasi-harusnya-disimpan-di-bpr-karimun/, diakses tanggal 29 Mei 2012 jam 13.10
EmoticonEmoticon